Istilah harmonized system code atau yang biasa dikenal dengan kode HS pasti sudah tidak asing lagi bagi para pelaku usaha khususnya pengusaha ekspor. Namun, mungkin istilah ini masih asing bagi para eksportir pemula. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kode HS? Kode HS adalah sistem klasifikasi yang digunakan secara internasional untuk mengklasifikasikan barang dalam konteks perdagangan internasional. Kode HS ini telah digunakan oleh lebih dari 200 negara di dunia loh! Di Indonesia sendiri, kode HS ini digunakan untuk menentukan tarif bea masuk, pajak untuk barang ekspor dan impor, serta regulasi terkait perdagangan barang tertentu.
Sayangnya, hanya memahami definisi kode HS saja tidaklah cukup. Pasalnya, para pelaku usaha kerap kali menemukan permasalahan dalam mengklasifikasikan produknya dengan kode HS yang sesuai. Padahal, klasifikasi produk yang salah dapat menghadirkan beberapa resiko seperti terhambatnya proses perdagangan karena penyitaan barang, terkena biaya tambahan tidak terduga, maupun regulasi dan dokumen yang tidak terpenuhi.
Selain diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai struktur kode HS untuk mengklasifikasikan suatu produk, para pelaku usaha pun dituntut agar selalu update dengan perubahan klasifikasi kode HS terbaru di Indonesia. Di era perdagangan global ini, mengikuti perkembangan regulasi dan standar internasional dapat menjadi kunci sukses bagi para pelaku bisnis. Dewasa ini, telah terjadi perubahan dalam klasifikasi kode HS di Indonesia. Seperti apa perubahan klasifikasi kode HS di Indonesia dan bagaimana dampaknya pada bisnis Anda? Simak penjelasannya di bawah ini.
Jenis perubahan yang dapat dilakukan
Pemerintah Indonesia kerap kali melakukan pembaruan dalam klasifikasi kode HS guna mengikuti dan mengakomodasi perkembangan di bidang industri dan perdagangan. Selain itu, Pemerintah pun perlu memastikan bahwa kode HS yang diterapkan telah sesuai dengan standar internasional. Bebarapa perubahan yang telah dilakukan meliputi:
- Penambahan atau pembaruan kategori barang
Untuk mengikuti perkembangan industri dan kemajuan teknologi, pemerintah dapat menambahkan atau memperbarui kategori barang
- Penghapusan atau pemisahan Sub-kategori
Selain ditambahkan, Sub-kategori pun dapat dihapuskan maupun dipisahkan. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan klasifikasi yang lebih akurat dan jelas
- Penyesuaian deskripsi barang
Deskripsi barang dalam kode HS pun dapat disesuaikan untuk menggambarkan perubahan dalam karakteristik maupun kegunaan suatu barang
Perubahan terbaru klasifikasi kode HS di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah resmi menerapkan kode HS terbaru melalui Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) di tahun 2022. Informasi yang bisa didapat di BTKI termasuk informasi mengenai struktur klasifikasi barang yang lengkap, pembebanan tarif bea masuk dan pajak impor yang digunakan secara luas baik oleh pemerintah, swasta, dan organisasi internasional. BTKI ini merupakan pembaharuan terkini dari BTKI 2017 yang sudah mengacu pada World Customs Organization (WCO) dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN).
Biasanya pembaharuan dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali. Sebelumnya, Indonesia menerapkan struktur kode HS dengan menggunakan 6 digit angka. Namun, di tahun 2022 Indonesia merubah ketetapan tersebut dan menggunakan 10 digit angka untuk kode HS. Perubahan yang dilakukan ini pun dianggap telah sesuai dengan standar internasional. Menurut Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), dibandingkan dengan BTKI 2017 terdapat beberapa perubahan baru di BTKI 2022. Perubahan tersebut diantaranya berada pada Catatan Bagian, Catatan Bab dan Subpos, Struktur Tarif, dan perubahan lainnya. Di dalam BKTI 2022 pun terdapat penambahan untuk pos tarif, tepatnya di BTKI 2022 terdapat 11.552 pos tarif, sedangkan BTKI 2017 hanya memilki 10.826 pos tarif.
| Perbedaan | BTKI 2017 | BTKI 2022 |
| Jumlah Bab | 98 Bab | 99 Bab |
| Jumlah Pos Tarif | 10.826 pos tarif | 11.552 pos tarif |
Beberapa alasan mengapa perubahan ini dilakukan adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan tingkat akurasi dalam proses klasifikasi produk
Dengan menggunakan struktur 10 digit angka, maka diharapkan sub-kategori nasional pun dapat ditambahkan. Sehingga, klasifikasi produk diharapkan dapat menjadi lebih akurat, jelas, dan meminimalisir kesalahan dan kemungkinan perselisihan dalam proses perdagangan internasional. Pesatnya kemajuan teknologi pun menghasilkan beragam jenis produk yang belum diatur secara jelas dalam BTKI 2017. Akhirnya pembaruan ini dilakukan guna menyesuaikan sistem klasifikasi barang dengan situasi global terkini
- Memberikan data statistik perdagangan dengan lebih akurat
Struktur kode dengan 10 digit angka dapat memberikan klasifikasi dan identifikasi produk dengan lebih detail. Data perdagangan impor dan ekspor pun menjadi lebih faktual. Akibatnya, pemerintah dapat merumuskan kebijakan dan strategi baru yang lebih tepat dan sesuai untuk para eksportir
- Memenuhi kebutuhan perdagangan internasional
Penggunaan struktur 10 digit ini pun diharapkan dapat selaras dengan standar internasional dan memudahkan para pelaku usaha untuk membuka peluang di pasar internasional. Pemerintah berusaha untuk dapat memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional dengan cara mempermudah proses impor dan ekspor.
Selain hal-hal yang telah dijabarkan sebelumnya, ada beberapa industri dan perdagangan Indonesia yang sebelumnya tidak terdapat di AHTN 2017. Alhasil, dalam AHTN 2022 beberapa produk dan industri seperti produk batik, tekstil, CPO, pertanian, produk perikanan, alat bantu pernapasan, hospital bed, dan beberapa alat kesehatan lainnya pun ditambahkan. Selain itu juga produk yang terkait pengembangan industri kendaraan listrik, kendaraan bermotor, sepeda listrik, dan produk sejenis lainnya juga turut disertakan.
Dampak pada bisnis
Perubahan-perubahan yang terjadi dapat berdampak pada bisnis terutama dalam penentuan tarif bea masuk. Kenaikan maupun penurunan tarif bea masuk dapat mempengaruhi biaya impor dan ekspor barang. Hal ini kemudian akan berdampak pada harga jual maupun keuntungan margin yang akan didapat oleh pelaku usaha. Contohnya, pemerintah menetapkan pengenaan bea masuk 0% untuk komponen industri galangan. Padahal sebelumnya tarif bea masuk tersebut berkisar antara 5% hingga 15%. Kebijakan tersebut kemudian dapat membantu penyedia jasa logistik nasional agar dapat mengembangkan usahanya.
Selain menyesuaikan strategi usaha dengan penentuan tarif bea masuk dan pajak terbaru, pelaku usaha juga perlu menyesuaikan dokumen perdagangan terbaru yang dibutuhkan demi kelancaran usahanya. Perubahan dalam klasifikasi kode HS juga biasanya berdampak pada regulasi perdagangan. Kesalahan dalam pengklasifikasian barang serta ketidak patuhan pada regulasi terbaru dapat mengakibatkan pelaku usaha mendapatkan sanksi hukum dan keuangan yang cukup berat. Tidak hanya itu, barang yang akan dikirimkan ke luar negeri pun dapat ditahan oleh pihak berwenang. Penggunaan tarif yang tidak sesuai dengan BTKI 2022 pun akan ditolak oleh sistem kepabeanan. Tentunya hal tersebut tidak diharapkan terjadi oleh seorang eksportir.
Perubahan regulasi juga dapat berdampak langsung pada sektor perdagangan impor maupun ekspor. Saat ini, pemerintah telah menetapkan beberapa kode HS dari perangkat seluler yang wajib didaftarkan IMEI-nya. Perangkat seluler tersebut termasuk Smartphone, Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet. Jika perangkat seluler tersebut tidak didaftarkan IMEI-nya maka perangkat tersebut dapat diblokir oleh pemerintah. Pelaku usaha perlu memastikan dan update dengan perubahan regulasi terbaru untuk meminimalisir adanya resiko dalam kegiatan bisnisnya. Jadi, jika kamu berbisnis impor smartphone, maka kamu perlu berhati-hati dengan regulasi baru ini.
Pemerintah kini menetapkan perubahan baru pada daftar barang yang termasuk ke dalam Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas). Produk-produk tersebut kemudian dikelompokkan dalam empat golongan dengan tujuan khusus diantaranya adalah untuk melindungi keamanan & kepentingan umum, melindungi keselamatan manusia, melindungi industri dalam negeri, dan menjaga neraca pembayaran. Contoh produk yang masuk ke dalam empat golongan tersebut seperti bahan peledak, senjata api, obat & kosmetik, TPT batik, uang tunai, serta uang kertas asing. Jadi, jika eksportir ingin mengirimkan barangnya ke luar negeri, petugas Bea Cukai akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kemudian petugas akan menentukan apakah barang tersebut termasuk ke dalam ketentuan Lartas atau tidak. Jika produk tersebut termasuk ke dalam barang yang dilarang, maka pengajuan akan ditolak. Jika masuk ke dalam kondisi pembatasan, maka akan dilihat terlebih dahulu apakah barang tersebut memiliki perijinan atau tidak. Barang yang tidak memiliki perijinan tentunya akan ditolak petugas.
Strategi menghadapi perubahan
Untuk menghadapi perubahan yang terjadi, pelaku usaha dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, mereka perlu mengikuti perubahan regulasi terbaru. Tetap terupdate dan pantau terus pembaruan klasifikasi kode HS. Kedua, berkonsultasilah dengan ahli klasifikasi. Tenaga professional dapat memberikan panduan dalam mengidentifikasi klasifikasi khususnya untuk barang yang unik dan kompleks. Ketiga, hitung ulang dampak finansial yang dapat terjadi dengan adanya perubahan ini. Apakah regulasi ini berdampak langsung pada kondisi keuangan bisnis Anda? Terakhir, pahami makna dan kegunaan masing-masing digit yang terkandung di dalam kode HS.
Kesimpulan
Perubahan klasifikasi kode HS di Indonesia dapat memiliki dampak yang cukup signifikan pada bisnis dan pengusaha di Indonesia. Dampak tersebut dapat terjadi pada sisi keuangan maupun operasional. Perubahan klasifikasi kode HS di Indonesia merupakan langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan daya saing produk Indonesia dan agar terciptanya proses perdagangan internasional yang lancar. Pengusaha diharapkan dapat memahami perubahan yang terjadi, mengikuti pembaruan regulasi terkini, dan mengambil langkah persiapan dalam menghadapi dampak dari perubahan tersebut. Jika kamu khawatir dengan dampak perubahan yang terjadi, gunakanlah kesempatan ini untuk memaksimalkan peluang kamu dalam memasarkan produkmu di pasar internasional. Semoga beruntung!
Also Read: Sanksi Pajak Atas PPN Bagi yang Melanggar
FAQs
Apa yang dimaksud dengan Harmonized system code (kode HS)?
Kode HS merupakan daftar dasar penggolongan barang yang menjadi acuan untuk menentukan tarif bea masuk tiap barang impor maupun ekspor serta ketentuan regulasi lainnya yang berlaku untuk suatu produk tertentu.
Apa yang dimaksud dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)?
BTKI memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia dan Struktur Klasifikasi Barang berdasarkan kode HS dan AHTN.
Mengapa perlu memberlakukan BTKI 2022?
Untuk menyesuaikan perubahan pola perdagangan dan situasi dunia terkini maka HS secara periodik perlu diamandemen oleh World Customs Organization (WCO).
Apa saja yang berubah pada BTKI 2022?
Perubahan struktur klasifikasi, seperti penambahan Pos/Subpos, penghilangan/penggabungan pos/subpos, serta revisi penjabaran produk. Terdapat pula komoditi yang mengalami perubahan/penambahan diantaranya adalah rokok elektrik, serangga, kertas rokok, komponen kendaraan listrik, industri kapal, dll.
Kapan kode HS sesuai BTKI 2022 mulai digunakan di Indonesia?
Dimulai dari 1 April 2022, klasifikasi barang impor dan ekspor harus sesuai dengan Pos Tarif/HS yang terdapat dalam Sistem Klasifikasi Barang 2022.
