Pengenaan cukai terhadap barang impor dan ekspor di Indonesia sangat bergantung pada kategori barang yang tercantum dalam HS Code (Harmonized System Code). HS Code adalah sistem klasifikasi internasional yang digunakan untuk menentukan tarif cukai dan pajak atas barang yang diperdagangkan antar negara. Berdasarkan kode ini, barang-barang tertentu, terutama yang memiliki dampak pada kesehatan atau lingkungan, akan dikenakan cukai yang lebih tinggi, seperti rokok, minuman beralkohol, dan produk-produk tembakau lainnya. Sebaliknya, barang yang dikategorikan sebagai kebutuhan dasar atau untuk sektor tertentu seperti kesehatan dan pendidikan, mungkin akan dikenakan cukai lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari cukai.
Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 82/2024, ada beberapa perubahan penting terkait pembebasan cukai, terutama untuk barang-barang yang digunakan untuk keperluan ekspor dan sektor tertentu yang dianggap strategis. Berdasarkan ketentuan PMK 82/2024, beberapa barang yang tercatat dalam HS Code tertentu dan memenuhi kriteria tertentu dapat mendapatkan pembebasan cukai atau pengurangan cukai. Misalnya, barang yang digunakan untuk kegiatan ekspor akan lebih mudah mendapatkan fasilitas pembebasan cukai. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha di sektor ekspor.
Selain itu, PMK 82/2024 juga memberikan pembebasan cukai untuk barang-barang yang digunakan untuk kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan, atau riset dan pengembangan (R&D). Dengan adanya pembebasan cukai ini, sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat berkembang lebih cepat tanpa terbebani biaya cukai yang tinggi.
Secara keseluruhan, PMK 82/2024 berfungsi untuk memberikan insentif fiskal bagi barang-barang yang memiliki nilai strategis untuk perekonomian Indonesia, sambil menjaga keseimbangan antara pengendalian konsumsi barang tertentu dan mendorong ekspor.
Pengaturan Pembebasan Cukai
PMK No. 82/2024 mengatur pembebasan cukai pada beberapa jenis barang yang dianggap penting untuk kepentingan ekonomi, sosial, serta mendukung pertumbuhan nasional Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kategori barang yang terbebas dari cukai berdasarkan ketentuan dalam PMK 82/2024, lengkap dengan pasal-pasal yang relevan:
1. Barang yang Digunakan untuk Ekspor
- Produk Ekspor: Barang yang diproduksi di Indonesia dan ditujukan untuk pasar ekspor, seperti produk manufaktur dan hasil pertanian, dapat memperoleh pembebasan cukai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional dengan mengurangi biaya cukai pada barang ekspor.
- Pasal yang relevan: Pasal 3 Ayat (1) mengatur bahwa barang ekspor yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberikan pembebasan cukai.
2. Barang untuk Keperluan Pemerintah dan Program Sosial
- Bantuan Sosial dan Kemanusiaan: Barang-barang yang digunakan untuk program bantuan sosial, seperti bantuan bencana alam atau bantuan pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan, dapat dibebaskan dari cukai.
- Barang untuk Program Kesehatan: Barang-barang yang digunakan untuk sektor kesehatan, seperti obat-obatan dan alat kesehatan, juga mendapatkan pembebasan cukai untuk mendukung pencapaian tujuan kesehatan nasional.
- Pasal yang relevan: Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan bahwa barang yang digunakan dalam program sosial dan kemanusiaan dapat dibebaskan dari cukai. Pasal 5 Ayat (1) juga menyatakan pembebasan cukai untuk barang yang digunakan dalam kegiatan kesehatan yang diatur oleh pemerintah.
3. Barang yang Digunakan untuk Riset dan Pengembangan (R&D)
- Produk untuk Riset: Barang-barang yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, baik oleh institusi pendidikan maupun industri, bisa mendapatkan pembebasan cukai. Ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di Indonesia.
- Pasal yang relevan: Pasal 6 Ayat (1) mengatur pembebasan cukai untuk barang yang digunakan dalam kegiatan riset dan pengembangan yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Barang yang Digunakan oleh Industri Tertentu
- Industri Strategis: Barang yang digunakan oleh sektor-sektor industri yang dianggap strategis, seperti energi terbarukan, teknologi tinggi, atau sektor lainnya yang mendukung keberlanjutan ekonomi Indonesia, dapat mendapatkan pembebasan cukai.
- Barang untuk Proyek Pemerintah: Barang-barang yang digunakan dalam proyek pemerintah yang bersifat mendesak atau prioritas, seperti pembangunan infrastruktur besar, juga dapat dibebaskan dari cukai.
- Pasal yang relevan: Pasal 7 Ayat (1) mengatur bahwa barang yang digunakan dalam proyek strategis atau untuk sektor tertentu dapat dibebaskan cukai jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
5. Barang yang Terkait dengan Kepentingan Nasional
- Barang untuk Keperluan Militer atau Keamanan Negara: Produk yang digunakan oleh aparat negara, termasuk barang yang dipakai untuk keperluan militer dan keamanan, dapat dibebaskan dari cukai untuk mendukung operasi keamanan nasional.
- Pasal yang relevan: Pasal 8 Ayat (1) mengatur pembebasan cukai untuk barang-barang yang digunakan untuk keperluan keamanan dan pertahanan negara.
6. Barang yang Memenuhi Kriteria Khusus
- Barang dengan Kriteria Khusus: Beberapa barang yang memiliki karakteristik khusus, seperti barang yang mendukung keberlanjutan ekonomi atau program ekonomi hijau, dapat dibebaskan dari cukai. Misalnya, barang yang diproduksi dengan teknologi ramah lingkungan atau yang mendukung ekonomi hijau.
- Pasal yang relevan: Pasal 9 Ayat (2) mengatur bahwa barang dengan karakteristik khusus yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial dapat dibebaskan dari cukai.
7. Barang Impor untuk Keperluan Tertentu
- Barang Impor untuk Keperluan Non-Komersial: Barang-barang yang diimpor untuk keperluan pribadi, penelitian, pendidikan, atau kegiatan sosial lainnya, yang tidak untuk tujuan komersial, dapat dibebaskan dari cukai.
- Pasal yang relevan: Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa barang-barang impor yang digunakan untuk keperluan non-komersial bisa mendapatkan pembebasan cukai berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
8. Pembebasan Cukai pada Barang dengan HS Code Tertentu
- Barang Berdasarkan HS Code: Beberapa barang yang tercatat dalam kategori HS Code tertentu yang memenuhi syarat untuk pembebasan cukai akan mendapatkan insentif ini. Pembebasan cukai ini berlaku untuk barang-barang yang ditujukan untuk sektor yang dianggap penting atau strategis.
- Pasal yang relevan: Pasal 11 Ayat (1) mengatur bahwa barang yang masuk dalam kategori HS Code tertentu yang diatur oleh pemerintah dapat diberikan pembebasan cukai.
9. Barang untuk Kegiatan Ekonomi Hijau
- Barang untuk Ekonomi Hijau: Barang yang mendukung kegiatan ekonomi hijau atau berkelanjutan, seperti kendaraan listrik atau produk energi terbarukan, juga dapat dibebaskan dari cukai untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Pasal yang relevan: Pasal 12 Ayat (1) mengatur pembebasan cukai bagi barang yang mendukung kegiatan ekonomi hijau, termasuk produk yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.
Also, Read – Strategi Pajak untuk Pengusaha: Memanfaatkan HS Code
Prasyarat Untuk Pembebasan Cukai
Untuk mendapatkan pembebasan cukai berdasarkan ketentuan PMK No. 82/2024, pelaku usaha atau pihak yang membutuhkan pembebasan cukai harus mengikuti prosedur yang telah diatur secara rinci oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Proses ini memastikan bahwa barang yang diajukan untuk pembebasan cukai memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan untuk tujuan yang sah. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan pembebasan cukai:
-
Pastikan Kriteria Barang
Pastikan barang yang diajukan memenuhi kriteria pembebasan cukai, seperti untuk ekspor, kegiatan sosial, riset dan pengembangan, industri strategis, atau ekonomi hijau.
-
Penuhi Persyaratan Administratif
Siapkan dokumen pendaftaran, NPWP, izin usaha, surat keterangan kegiatan (misalnya untuk riset atau proyek pemerintah), serta faktur pembelian barang yang diajukan.
-
Ajukan Permohonan ke Bea Cukai (DJBC)
Ajukan permohonan pembebasan cukai melalui sistem elektronik atau langsung ke kantor Bea Cukai, disertai dengan dokumen yang diperlukan.
-
Verifikasi dan Pemeriksaan oleh Bea Cukai
Bea Cukai akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan bahwa barang digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan dalam PMK 82/2024.
-
Penerbitan Surat Keputusan
Jika disetujui, DJBC akan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan Cukai yang mengkonfirmasi barang bebas dari cukai.
-
Pengawasan dan Kepatuhan
Penggunaan barang yang mendapat pembebasan cukai akan diawasi. Jika tidak sesuai dengan tujuan, pembebasan cukai dapat dicabut dan cukai yang terutang dikenakan (Pasal 13 Ayat 1).
-
Pembebasan Cukai pada Barang Impor
Barang impor untuk keperluan non-komersial, seperti riset atau sosial, dapat dibebaskan cukainya dengan memenuhi persyaratan (Pasal 10 Ayat 2).
-
Pemantauan dan Pelaporan
Pihak yang menerima pembebasan cukai wajib melaporkan penggunaan barang secara berkala ke Bea Cukai (Pasal 14 Ayat 1).
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pembebasan cukai dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
